Pemkab dan DPRD Muba Gelar Evaluasi Pelaksanaan APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2026

Tekankan Sinergi dan Optimalisasi PAD

MUBA, PERSADAEKSPRES.COM- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama DPRD Muba menggelar rapat Badan Anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Muba, Senin (27/4/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay SE diikuti Wakil Ketua I DPRD Muba Irwin Zulyani SH, Wakil Ketua II DPRD Muba Ahmadi SE, serta dihadiri Sekretaris Daerah Muba Drs Syafaruddin MSi, anggota Badan Anggaran DPRD, dan jajaran perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay mengatakan, rapat evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah pada triwulan pertama, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

“Kami ingin mengetahui secara rinci perkembangan realisasi APBD pada triwulan pertama ini. Dari situ, kita bisa mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi ruang bersama untuk membedah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan secara terukur.

Sementara itu, Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi memaparkan bahwa secara umum realisasi fisik pada Triwulan I 2026 telah mencapai 15,93 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 11,46 persen. Adapun realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 16,64 persen.

Meski demikian, ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi tantangan. Hal tersebut, kata dia, tidak hanya dialami Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi juga sejumlah daerah lain.

“Situasi ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada tahun 2023, 2024 hingga 2025,” kata Syafaruddin.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus berupaya meningkatkan pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat secara bertahap setiap bulan guna mendukung kebutuhan belanja daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Muba Irwin Zulyani menilai pentingnya menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pelaksanaan APBD.

Menurut dia, komunikasi yang baik antar pihak menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, sekaligus memastikan program-program yang telah disepakati dapat berjalan optimal.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan sumber-sumber potensial lainnya.

“Optimalisasi PAD menjadi penting agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi,” ujarnya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan teknis oleh TAPD terkait evaluasi pelaksanaan APBD Triwulan I 2026.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Asisten III Setda Muba Drs H RE Aidil Fitri, Kepala Bappeda Muba Dr Mursalin SE MM, Kepala BPKAD Muba Riki Junaidi AP MSi, Kepala BP2RD Muba Noor Yoseft Zaath ST MT, serta jajaran perangkat daerah Muba terkait lainnya yang tergabung dalam TAPD. (KF/*RED)

Please follow and like us: