Herman Deru Perkuat Penanganan Karhutla Sumsel, Hotspot Turun dari 403 Menjadi 2 Titik

PALEMBANG, PERSADAEKSPRES.COM– Upaya intensif pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan hasil signifikan. Dalam rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Griya Agung, Palembang, Senin (26/10/2026) siang, 10 kabupaten kota di sumsel resmi menerima Bantuan Presiden (Banpres) tahap II senilai Rp100 miliar

×

Ratas tersebut dipimpin langsung oleh Menhut Raja Juli Antoni didampingi Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, Banpres tahap II akan dibagikan secara merata kepada 10 kabupaten/kota yang terdampak dan rawan karhutla. Masing-masing daerah akan menerima bantuan sebesar Rp10 miliar.

“Rinciannya adalah OKU Timur Rp10 miliar, OKU Rp10 miliar, Muara Enim Rp10 miliar, PALI Rp10 miliar, Palembang Rp10 miliar, OKU Selatan Rp10 miliar, Musi Rawas Rp10 miliar, Empat Lawang Rp10 miliar, Prabumulih Rp10 miliar, dan Lahat Rp10 miliar, Bantuan ini langsung di transfer ke rekening kabupaten dan kota ” jelasnya.

Bantuan tersebut merupakan kelanjutan dari Banpres tahap I yang telah disalurkan dengan total Rp100 miliar. Rinciannya, Pemerintah Provinsi Sumsel menerima Rp30 miliar, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Rp20 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Rp20 miliar, Kabupaten Banyuasin Rp15 miliar, dan Kabupaten Ogan Ilir Rp15 miliar.

Menhut mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Sumsel dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan upaya tersebut.

Ia memaparkan, dari enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla nasional, Sumsel mencatatkan penurunan jumlah titik panas atau hotspot secara signifikan hingga 25 Oktober 2026.

“Di Sumsel per 25 Oktober 2026, telah berkurang menjadi dua hotspot, dilihat dari satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 NASA High Confidence Level. Water bombing terus kita lakukan. Tren hotspot tertinggi di Sumsel terjadi pada 29 September sebanyak 403 titik dan 14 Oktober sebanyak 376 titik,” katanya.

Herman Deru: Pencegahan Harus Jadi Prioritas

Gubernur Herman Deru mengatakan, kondisi cuaca cerah di Sumsel sejak sehari sebelumnya tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Selama 10 hari terakhir, Pemprov Sumsel telah melakukan penebaran dry ice dengan dukungan bantuan dari Kementerian Kehutanan.

Ia juga memastikan Banpres tahap I sebesar Rp30 miliar yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Sumsel telah disalurkan dan akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung upaya pencegahan serta penanganan karhutla.

Meski demikian, Herman Deru menyoroti masih adanya tiga daerah strategis yang belum menerima Banpres. Ia meminta perhatian khusus pemerintah pusat agar ketiga daerah tersebut turut mendapatkan dukungan dalam upaya penanganan karhutla.

Ketiga daerah tersebut adalah Kota Lubuk Linggau yang memiliki bandara dan kawasan hutan yang luas, Kota Pagar Alam, serta Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Gubernur menegaskan, ke depan, paradigma penanganan karhutla harus lebih mengedepankan pencegahan daripada pemadaman setelah kebakaran terjadi.

Ia juga menyinggung keberadaan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan dan menyebut lembaga tersebut telah diaktifkan kembali setelah dua tahun. Dalam konteks itu, Sumsel menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah rapat koordinasi enam provinsi rawan karhutla yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026.

Menurut Herman Deru, fenomena El Niño pada tahun ini harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah pencegahan karhutla pada masa mendatang.

Ia mengusulkan penerapan satu data sebagai acuan bersama, pengerahan Polisi Kehutanan (Polhut) untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan, serta pembangunan hidran di wilayah-wilayah rawan karhutla.

Ratas tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk kepala daerah yang wilayahnya tidak hanya didominasi kawasan hutan, seperti Kota Palembang yang juga memiliki kawasan rawa. Pertemuan tersebut juga diisi dengan diskusi mengenai berbagai persoalan dan langkah strategis penanganan karhutla di Sumsel.

Kepala Daerah Usulkan Penguatan Penanganan Karhutla

Dalam diskusi tersebut, Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengusulkan pembentukan protokol dan ekosistem penanganan bencana yang lebih kuat, disertai penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Saat ini sudah ada UU Kejahatan Korporasi. Kita ingin ini benar-benar dilaksanakan, perusahaan bisa ditutup. Agar ada efek jera,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati OKI Muchendi menyampaikan bahwa wilayah OKI memiliki luas sekitar 1,7 juta hektare, dengan karakteristik kawasan yang mencakup hutan lindung, hutan konversi, hutan tanaman industri (HTI), serta habitat satwa.

Ia juga mengungkapkan adanya salah satu lahan yang menjadi sumber karhutla, tetapi tidak memiliki kejelasan kepemilikan. Oleh karena, itu, ia memohon bantuan pemerintah pusat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut agar tidak kembali menimbulkan konflik.

Adapun Wali Kota Palembang Ratu Dewa melaporkan bahwa Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Palembang telah mengalami penurunan. Ia juga menyampaikan bahwa sejak sehari sebelumnya tidak ditemukan hotspot di wilayah Kota Palembang.

Ratu Dewa menyambut baik rencana penguatan kembali Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove di tingkat nasional. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan regulasi yang jelas kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam melakukan penanganan karhutla di wilayah masing-masing. (HUM /*RED)

Please follow and like us: