BANYUASIN, PERSADAEKSPRES.COM- Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., memimpin Rapat Koordinasi Verifikasi Hasil Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Desil, yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (8/9).
Dalam arahannya, Bupati Askolani menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan seluruh camat, bahwa data sosial ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten. Karena itu, akurasi data yang dihasilkan melalui proses pendataan harus menjadi perhatian bersama, sebab data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Banyuasin.
Bupati Askolani menyampaikan, pelaksanaan pendataan di Banyuasin memiliki tantangan tersendiri mengingat luas wilayah dan kondisi geografis yang beragam. Sejumlah wilayah, termasuk kawasan kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau, membutuhkan dukungan serta koordinasi yang kuat agar proses pendataan dapat berjalan optimal dan menghasilkan data sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
“Jangan pernah kita biarkan BPS bekerja sendiri. Mereka bekerja bukan hanya untuk Indonesia dan Sumatera Selatan, tetapi juga untuk Banyuasin. Pemerintah daerah siap membantu dan akan memberikan dukungan agar pelaksanaan sensus ekonomi dan pendataan lainnya dapat berjalan sukses,” tegasnya.
Terkait data Desil, Bupati Askolani meminta seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian data. Menurutnya, setiap persoalan yang ditemukan harus diselesaikan melalui koordinasi, verifikasi dan musyawarah dengan mengedepankan fakta di lapangan. Pemerintah daerah, BPS, pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan harus memiliki persepsi yang sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Tidak ada waktu untuk saling menyalahkan. Yang benar adalah kita saling membantu, membenarkan dan meluruskan data berdasarkan fakta yang sebenarnya. Kalau ada persoalan di lapangan, mari kita duduk bersama dan mencari jalan keluarnya,” ujar Bupati Askolani.
Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., menjelaskan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintahan membutuhkan dukungan data yang akurat. Dengan adanya berbagai sumber data, diperlukan penyatuan dan penyelarasan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat lebih terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Netta meminta para camat untuk proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan melalui musyawarah desa. Langkah tersebut penting untuk membangun pemahaman yang sama bersama BPS sekaligus melakukan verifikasi apabila terdapat data yang belum sesuai. Dengan demikian, data masyarakat dapat diperbarui berdasarkan kondisi yang sebenarnya.
“Para camat harus proaktif melaksanakan musyawarah desa dan berkoordinasi dengan BPS. Apabila ada data yang keliru atau tidak sesuai, dapat dilakukan perbaikan berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” jelasnya.
Dalam proses perubahan atau perbaikan data, masyarakat juga perlu memenuhi sejumlah variabel yang telah ditetapkan. Terdapat 41 variabel yang menjadi bagian dari pendataan, antara lain jenis bangunan, luas lantai, dokumentasi kondisi rumah, hingga kepemilikan rekening aktif maupun dompet digital. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap sinergi seluruh pihak dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan sesuai kondisi masyarakat, sehingga kebijakan serta program pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran. (KF /*RED)
Please follow and like us:
Post Comment
Anda harus masuk untuk berkomentar.